Air jadi senjata geopolitik baru di dalam berada dalam krisis Kashmir

Ibukota – Kashmir kembali bergejolak pasca sekelompok pemukim bersenjata mengurangi tembakan ke arah wisatawan pada Pahalgam, sebuah tujuan wisata populer di Kashmir, pada 22 April lalu, yang dimaksud mengakibatkan sedikitnya 26 insan meninggal dunia.

Serangan yang dimaksud mengerikan kemudian salah satu yang tersebut paling mematikan pada beberapa tahun terakhir ini ke Kashmir telah terjadi mendapat kecaman dari banyak pihak. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk aksi serangan itu juga menyampaikan belasungkawa yang mana mendalam untuk keluarga para korban.

Sekjen PBB juga menekankan bahwa serangan terhadap warga sipil tidaklah dapat diterima pada keadaan apa pun. Pesan yang dimaksud sama juga datang dari bermacam pemerintahan dan juga lembaga yang dimaksud berpengaruh di dalam tingkat internasional dari bervariasi lintas golongan.

Selain sebagai sebuah tindakan terorisme yang dimaksud bukan berperikemanusiaan, aksi pada Kashmir ternyata juga tak belaka mengakibatkan ketegangan antara India lalu Pakistan, dua pihak yang mana kerap berselisih tentang Kashmir.

Kantor berita Anadolu memberitakan bahwa dampak kejadian itu mengakibatkan hubungan antara India lalu Pakistan jatuh ke titik terendah, antara lain dengan langkah New Delhi yang menangguhkan Perjanjian Air Indus (Indus Waters Treaty/IWT).

IWT itu mengatur penjatahan air dari enam sungai di area aliran sungai Indus antara dua negara bersenjata nuklir tersebut. IWT mengalokasikan tiga sungai di sisi timur (Ravi, Beas, dan juga Sutlej) pada lembah Sungai Indus ke India, sementara 80 persen dari tiga sungai di dalam sebelah barat (Indus, Jhelum, serta Chenab) ke Pakistan.

BBC melaporkan bahwa penangguhan penerapan IWT itu merupakan satu dari beberapa langkah yang dimaksud diambil India setelahnya New Delhi menuding Pakistan telah terjadi memperkuat terorisme lintas batas, sebuah tuduhan yang digunakan dibantah keras oleh Islamabad.

Islamabad menegaskan bahwa langkah yang disebutkan amat "sembrono" serta memberi peringatan bahwa tindakan apapun oleh India untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai "tindakan perang".

Pakistan juga mengingatkan bahwa Perjanjian Air Indus yang mana dimediasi oleh Bank Planet serta diteken pada September 1960 itu tiada mencantumkan mekanisme untuk menangguhkan perjanjian secara sepihak.

BBC memaparkan pula bahwa perselisihan air Indus ini sebenarnya tiada belaka berlangsung pada waktu ini, tetapi sudah ada berlangsung selama bertahun-tahun.

Sejumlah perselisihan pada masa sesudah itu terjadi seperti Pakistan yang mana menolak proyek konstruksi PLTA serta infrastruktur air India, dengan alasan bahwa proyek yang dimaksud melanggar IWT akibat akan menghurangi aliran air ke Pakistan, padahal 80 persen tambahan pertanian juga sekitar sepertiga PLTA Pakistan bergantung pada air Indus.

India sendiri juga telah dilakukan berulang kali mengupayakan adanya peninjauan ulang terhadap IWT, dengan alasan adanya pembaharuan keperluan pada ketika ini untuk irigasi, air minum, hingga tenaga air, yang dimaksud terdampak dari beberapa komponen seperti pembaharuan iklim.

Berbagai perselisihan itu biasanya dikerjakan melalui jalur hukum pada tingkat mediasi internasional, tetapi ini pertama kalinya berlangsung rencana penangguhan IWT secara sepihak.

BBC mengungkapkan bahwa beraneka ahli sebenarnya menyatakan bahwa hampir mustahil bagi India untuk menahan puluhan miliar meter kubik air dari sungai-sungai barat selama periode aliran tinggi. Hal itu lantaran India tidak ada mempunyai infrastruktur penyimpanan besar-besaran dan juga kanal-kanal ekstensif.

Namun, beberapa ahli mengingatkan bahwa jikalau India mulai mengendalikan aliran air dengan infrastruktur yang digunakan mumpuni, maka Pakistan dapat merasakan dampaknya selama musim kemarau, sewaktu ketersediaan air sudah ada berada pada titik terendah.

Kontribusi konflik air

Dalam rute sejarah umat manusia, konflik air telah dilakukan sejumlah berkontribusi terhadap meningkatkan ketegangan bahkan hingga aksi kekerasan, akibat sumber air merupakan salah satu dari factor penting dari terjadinya beberapa konflik di dalam dunia.

Selain perselisihan India-Pakistan terhadap air dalam lembah Indus, beberapa jumlah tindakan hukum lainnya ke mana air merupakan factor berpengaruh dapat disebut konflik Darfur dalam Sudan sejak 2003.

Kelangkaan air juga berkurangnya lahan subur akibat fenomena penggurunan disinyalir telah lama meningkatkan ketegangan antara penduduk nomaden lalu petani, juga memperburuk konflik etnis juga berbasis sumber daya, memproduksi Darfur menjadi konflik modern awal terkait dampak pembaharuan iklim terhadap ketersediaan air.

Begitu pula dengan Perang Saudara pada Suriah yang mana sebelum pecah pada 2011, didahului dengan fenomena kekeringan parah selama bertahun-tahun yang digunakan terkait dengan inovasi iklim, sehingga menyebabkan migrasi urbanisasi besar-besaran yang tersebut membuat adanya keresahan dunia usaha serta sosial sebelum konflik meletus.

Pada abad yang mana lalu, dapat disebut Perang Enam Hari pada 1967, di mana negara Israel melancarkan serangan pendahuluan antara lain terhadap upaya Suriah untuk mengalihkan aliran air pada anak Sungai Yordan. Perang Enam Hari adalah contoh di dalam mana infrastruktur air menjadi target strategis serangan militer.

Serangan militer yang digunakan ditujukan secara secara langsung pada konflik baru-baru ini juga terjadi pada konflik pada Ukraina, ketika hancurnya Bendungan Kakhova di Sungai Dnieper, Ukraina, pada Juni 2023 mengakibatkan banjir besar, pemindahan banyak warga di sekitar bendungan, serta kehancuran lingkungan yang digunakan signifikan.

Berbagai tragedi itu mengingatkan bahwa konflik dapat dipicu atau diperkuat intensitasnya antara lain akibat kelangkaan akibat kekeringan atau pembaharuan iklim (seperti terbentuk di dalam Darfur lalu Suriah), hingga komponen kontrol strategis akses hulu versus hilir.

Memang harus ditekankan bahwa air bukanlah satu-satunya faktor atau asal-mula utama dari terjadinya bermacam konflik yang tersebut telah dilakukan dipaparkan tadi, tetapi bukan salah rasanya untuk menggarisbawahi bahwa infrastruktur air semakin lama bermetamorfosis menjadi semakin strategis pada terjadinya konflik di dalam era modern ini, sehingga perlu adanya tindakan internasional untuk melindungi sumber daya yang dimaksud kritis tersebut.

Kembali ke perselisihan air Indus antara India dan juga Pakistan, ketegangan pascaserangan ke Pahalgam memang sebenarnya berpotensi menghasilkan air kembali bermetamorfosis menjadi unsur yang signifikan pada salah satu kekisruhan yang digunakan sedang disorot bola ketika ini.

Apalagi, ketersediaan air dari lembah Indus juga dirasakan semakin penting mengingat dampak inovasi iklim menciptakan semakin cepatnya gletser di dalam pegunungan Himalaya mencair dengan cepat, sehingga berisiko menyebabkan kelangkaan pada masa mendatang ke kawasan Asia Selatan.

Cegah eskalasi

Sejumlah tindakan nyata yang dapat membantu menurunkan ketegangan dan juga mengurangi eskalasi antara lain adalah menguatkan atau merundingkan ulang IWT, demi menyesuaikan perjanjian tahun 1960 itu dengan realitas pada waktu ini seperti dampak inovasi iklim, perkembangan populasi, dan juga disrupsi teknologi.

Poin yang mana dapat dibahas antara lain adalah menambahkan klausul ketahanan iklim serta mekanisme respons kekeringan/banjir bersama, menetapkan protokol yang mana jelas untuk infrastruktur baru India (seperti bendungan) untuk mengelak ambiguitas, dan juga membentuk badan pengawas multilateral, tidak hanya saja bilateral.

Dalam segi teknologi, maka harus adanya pemantauan air dan juga pembagian data sama-sama antara kedua negara yang dimaksud berjalan secara transparan, dengan bantuan pemasangan sensor aliran sungai waktu nyata di dalam titik-titik utama, keterbukaan di data hidrologi juga satelit, juga melibatkan auditor internasional.

Kedua belah pihak juga harus untuk melindungi dialog agar dapat permanen bergerak selama masa damai untuk menjaga dari pengambilan kebijakan yang tersebut bersifat krisis, dan juga betul-betul menerapkan proyek infrastruktur kolaboratif untuk mengubah pola pikir persaingan berubah jadi kerja sama.

Selain itu, harus pula menggunakan komisi independen untuk menyimpulkan proyek terkait air Indus, juga memasarkan solusi teknis dibandingkan dengan sikap politis, di rangka menghindari isu air berubah menjadi alat kebijakan pemerintah nasionalis-populis yang digunakan dapat memicu konflik.

Dunia, khususnya lembaga tingkat internasional, juga diperlukan memikirkan langkah-langkah agar pengelolaan air ditempuh lewat jalan perdamaian dibandingkan dengan eskalasi ketegangan. Hal itu dapat dilaksanakan antara lain dengan menawarkan bantuan penyelenggaraan atau dana iklim yang dapat dikucurkan bila terkait dengan kerja serupa nyata pada pengelolaan air, juga menggunakan instrumen hukum internasional untuk dapat menghindari berubah-ubah pihak bukan bertanggung jawab di menggunakan air sebagai "senjata" pada konflik.

Untuk itu, beragam pihak diharapkan dengan sangat dapat menempuh langkah kebijaksanaan, kerja sama, serta visi jangka panjang guna mengatur sumber air demi melestarikan perdamaian dunia, daripada "membegal" keuntungan jangka pendek yang digunakan malah memanfaatkan air untuk meningkatkan ketegangan politik

.

Artikel ini disadur dari Air jadi senjata geopolitik baru di tengah krisis Kashmir