Reformasi Setengah Hati Menkeu Sri Mulyani

Kusfiardi
Analis Kondisi Keuangan Politik FINE Institute

SRI Mulyani Indrawati telah dilakukan menjadi figur utama di pengelolaan keuangan negara selama bertahun-tahun. Kiprahnya sebagai Menteri Keuangan diakui secara internasional, bahkan ia meraih penghargaan Best Finance Minister in Asia-Pacific selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan yang dimaksud diberikan oleh FinanceAsia dengan mempertimbangkan indikator seperti stabilitas makroekonomi dan juga defisit APBN yang digunakan terkendali.

Namun, penghargaan ini tak serta-merta mencerminkan keberhasilan di semua aspek pengelolaan fiskal. Beberapa indikator utama menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang digunakan belum teratasi, khususnya di optimalisasi penerimaan pajak , efektivitas belanja negara, juga penguatan fundamental kegiatan ekonomi untuk meyakinkan kesejahteraan rakyat.

Meskipun pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, hal ini belum cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan secara merata. Tanpa reformasi fiskal yang dimaksud lebih banyak mendalam lalu strategi yang mana tambahan efektif, Indonesia berisiko mengalami stagnasi di pertumbuhan dunia usaha jangka panjang. Oleh oleh sebab itu itu, evaluasi terhadap kinerja Menteri Keuangan menjadi hal yang mana sangat penting.

Tax Ratio Tertinggal

Salah satu tantangan utama pada kebijakan fiskal Indonesia adalah rendahnya tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Sistem Domestik Bruto (PDB). Tax ratio mencerminkan seberapa besar sumbangan pajak terhadap perekonomian suatu negara, yang menjadi salah satu indikator kapasitas pemerintah pada membiayai pembangunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia mengalami stagnasi. Pada 2021, angkanya cuma 9,11%, lalu meningkat menjadi 10,38% pada 2022. Namun, pada 2023 justru turun sedikit menjadi 10,31%, dan juga dalam 2024 kembali turun ke 10,08%.
Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, capaian ini masih berjauhan tertinggal. Thailand miliki tax ratio berkisar 14%-16%, Negara Malaysia 12%-15%, kemudian Vietnam mencapai 18%-20%. Negara-negara dengan tax ratio yang tersebut lebih besar tinggi memiliki kapasitas fiskal tambahan besar untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan juga kegiatan sosial lainnya. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fiskal yang menyebabkan pembangunan berjalan lebih besar lambat dan juga bukan merata.

Rendahnya tax ratio ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah pada meningkatkan penerimaan pajak masih belum cukup efektif. Hal ini juga menandakan adanya peluang pajak yang tersebut belum tergali secara optimal, baik dari sektor formal maupun informal. Jika kondisi ini tak diperbaiki, Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara tetangga pada hal pengerjaan ekonomi.

Setengah Hati

Pemerintah telah lama melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi sistem perpajakan. Namun, hasilnya masih belum optimal akibat reformasi yang dimaksud dilaksanakan cenderung setengah hati.

Salah satu isu utama di reformasi pajak adalah status Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan masih berada dalam bawah Kementerian Keuangan . Padahal, di area berbagai negara lain, otoritas pajak berdiri sebagai lembaga independen yang dengan segera berada dalam bawah presiden. Model ini memungkinkan lembaga pajak bekerja lebih tinggi fleksibel juga efisien pada meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga memperluas basis pajak.

Namun, Sri Mulyani enggan melegakan DJP dari Kementerian Keuangan, yang mana menyebabkan reformasi perpajakan berjalan lambat. Ketergantungan terhadap sistem birokrasi yang digunakan panjang menghasilkan kebijakan pajak banyak kali bukan dapat diterapkan dengan cepat serta efektif.

Selain itu, penerapan sistem Coretax yang mana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan justru menyebabkan berbagai kendala. Gangguan teknis pada sistem ini menyebabkan berbagai pelaku usaha kesulitan di pelaporan pajak, sehingga berdampak pada anjloknya penerimaan negara.