Polri: Perlu Kerjasama Semua Pihak untuk Mewujudkan Swasembada Pangan

JAKARTA – Wakil Direktur Tindak Pidana Perekonomian Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Samsul Arifin mengungkapkan bahwa Polri berupaya membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pangan. Polri, kata dia, menyadari bahwa kolaborasi semua pihak diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan .

“Polri sadar perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan swasembada pangan,” kata Samsul yang tersebut juga sebagai Wakil Kepala Satgas Pangan Polri ini pada dialog rakyat yang mana dijalankan Divisi Humas Polri pada Hotel Grand Kemang, DKI Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Dia menuturkan, Polri sudah pernah melalukan berbagai upaya di menggalang acara pemerintah swasembada pangan, dalam antaranya memanfaatkan lahan-lahan kosong milik Polri untuk flora pangan, perekrutan tenaga-tenaga pertanian, lalu pemanfaatan pekarangan anggota untuk vegetasi pangan.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengungkapkan Indonesia telah swasembada apabila dilihat dari supply (penawaran) dan juga demand (permintaan). Namun, kata dia, bukan ada gunanya swasembada kalau warga bukan sanggup makan.

“Swasembada tidak tujuan, tetapi alat untuk menuju kemandirian,” ujar Bustanul di kesempatan sama.

Ia membandingkan dengan Singapura yang mana tiada swasembada tetapi punya kemandirian pangan. Menurut dia, sektor pertanian pada waktu ini sedang tidak ada baik-baik saja.

Dia pun menyoroti minimnya penyuluhan pertanian, lalu minat anak muda terjun ke pertanian. Karena itu, lanjut dia, perlu kolaborasi antarsemua pihak terkait pada mengatasi hambatan ini, memperbanyak tenaga kerja terdidik ke sektor pertanian.

Sementara itu, Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Siti Haryati mengakui bukanlah perkara mudah mewujudkan swasembada pangan, apalagi kemandirian pangan. Namun, ia menegaskan pemerintah ingin swasembada secepat-cepatnya.

Upaya yang disebutkan menghadapi berbagai tantangan, di tempat antaranya hambatan cuaca, alih fungsi lahan, dan juga minimnya sumber daya manusia (SDM). “Petani sejumlah yang dimaksud senior, yang digunakan muda-muda susah terjun ke sawah,” kata Sri Haryati.

Dia menambahkan, permasalahan sarana juga prasarana yang mana terbatas. Namun, kata dia, permasalahan pupuk pada waktu ini sudah ada selesai, tersedia barangnya serta mudah didapat.

Wakil Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Gusrizal menegaskan adanya pabrik pupuk di dalam sentra-sentra pangan Tanah Air, sehingga tidaklah ada lagi alasan pupuk sulit didapat lalu harganya mahal. “Secara produksi ada 14 jt ton, yang digunakan disubsidi 9,5 jt ton,” ujar Gusrizal.

Ia memastikan, PT. Pupuk Indonesia mencoba keras menyediakan pupuk di area mana pun sentra-sentra pertanian berdiri untuk memudahkan petani mengaksesnya. “Pupuk berkontribusi 62% produktivitas tetapi harganya belaka 23%, serta jikalau pupuk subsidi bisa saja menurunkan biaya produksi sampai 9%,” pungkasnya.