Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara tentang sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang digunakan sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR juga pemerintah mengeksplorasi dengan RUU TNI.

Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI telah lama dijelaskan oleh Panja lalu pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan di konferensi pers telah disebarkan hasil dari panja yang digunakan akan diputuskan,” terang Puan pada waktu ditemui dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Hari Senin (17/3/2025).

Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia hanya sekali mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang dianggap tak sesuai ketentuan.

“Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan apabila kemudian ada hal-hal yang tersebut kemudian tidaklah sesuai dengan apa yang mana kemudian kami anggap itu tak sesuai,” terang Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI lalu Polri dikarenakan dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI kemudian Polri.

Hal itu disampaikan Megawati pada pidato kebangsaan di area Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di tempat Ibukota Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (30/7/2024).

“Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang mana RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang dimaksud namanya ketika jadi satu, saya yang memisahkan, Presiden loh bukanlah Megawati,” kata Megawati.

Menurutnya, TAP MPR RI yang tersebut diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang mana ingin menyetarakan TNI serta Polri lewat revisi undang-undang.

“TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.