Airlangga Temui Anwar Ibrahim Merespons Kebijakan Trump
JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto memilih untuk segera komunikasi dan juga mendatangi Malaya yang mana pada waktu ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN 2025 di merespons kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Airlangga bergerak cepat merancang komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang dimaksud sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana diinformasikan Trump pada 2 April 2025.
Hari pertama kunjungan ke Kuala Lumpur pada Kamis (3/4/2025), Airlangga mengadakan konferensi dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Negara Malaysia I, di dalam kediaman resmi DPM I mengkaji perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS. Pada hari kedua, hari terakhir pekan (4/4/2025), Airlangga diterima secara langsung oleh PM Tanah Melayu Datuk Seri Anwar Ibrahim pada kantornya di area Putrajaya.
Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa konferensi yang dimaksud untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja sejenis sektor ekonomi Tanah Melayu dengan Indonesia. “Prioritas juga diberikan untuk menguatkan serta memperbarui sinergi ekonomi, yang dimaksud mencerminkan komitmen kerja mirip yang digunakan kuat antara Indonesia lalu Malaya ke tingkat yang digunakan lebih banyak baik pada masa mendatang,” tuturnya.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, teristimewa di menguatkan lebih tinggi banyak lagi kegiatan kegiatan ekonomi kemudian perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan juga Tanah Melayu di area berbagai sektor terkait,” sambung PM Anwar Ibrahim.
Sementara itu, Airlangga mengungkapkan bahwa Tanah Melayu selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk menggerakkan penguatan kerja sebanding seluruh negara ASEAN pada menghadapi berbagai tantangan global. “Termasuk respons menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.
Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga mengungkapkan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaya membutuhkan kerja sejenis dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Tanah Melayu sebagai tujuan investasi, pariwisata, serta perdagangan dalam kawasan. Pada pertemuan itu, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan serta Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.
Setelah rapat dengan PM Anwar, Airlangga secara langsung menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada rapat tersebut, Tengku Zafrul mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Airlangga juga mengkaji strategi untuk penguatan sektor ekonomi regional ASEAN. “Dalam lingkungan global yang dimaksud penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN tidak lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat perekonomian regional untuk kesejahteraan bersama”.
Pada kesempatan itu, Airlangga menegaskan bahwa tempat ASEAN di area Indo Pasifik sangat penting. “Bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar, untuk mengupayakan penguatan sektor ekonomi regional di area Kawasan ASEAN serta di area tingkat global,” ungkapnya.
MITI Tengku Zafrul juga Menko Airlangga setuju pada ketika dunia usaha global sedang bergejolak, maka pengumuman ASEAN perlu lebih banyak lantang. Diketahui, Indonesia serta Malaya akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan juga Penyertaan Modal (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan juga mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
“Perlu diadakan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, akibat dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif memulai pembangunan komunikasi kemudian engagement dengan eksekutif AS,” kata Airlangga.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan tantangan yang dimaksud besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap saja menghormati kebijakan tersebut, Indonesia juga Tanah Melayu percaya pada hubungan yang tersebut konstruktif dan juga saling menguntungkan.
Mereka berazam untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap saja menjaga hubungan perdagangan yang mana kuat dengan AS.
